Kenaikan BBM dan PDI Perjuangan

Isu kenaikan BBM di awal pemerintahan Jokowi memang sudah lama santer terdengar bahkan sebelum jokowi dan JK dilantik. Tentu saja kenaikan BBM yang sudah berlaku mulai dari tadi pagi tidak terlalu mengagetkan, tetapi ada beberapa hal yang sedikit ganjil sehingga kenaikan harga BBM saat ini sedikit meragukan.

Saya adalah orang yang selalu mendukung kenaikan BBM, bahkan menurut saya subsidi BBM harus dihapuskan. Salah satu alasan saya adalah subsidi BBM terlalu besar, padahal masih banyak sektor lain yang lebih membutuhkan biaya, seperti jalan, sarana kesehatan dan pendidikan dan tentu saja pembangunan daerah terpencil dan pelosok sampai perbatasan dimana kjika tidak ada pembangunan bisa berdampak buruk bukan hanya dalam segi ekonomi tetapi juga keutuhan Indonesia itu sendiri.

PDI Perjuangan sebagai partai penguasa saat ini menjadi salah satu partai yang mendukung kenaikan harga BBM, yang selama 10 tahun sebelumnya menjadi partai oposisi dan selalu berada pada barisan terdepan dalam menolak kenaikan harga BBM. Tentu saja sikap yang berlawanan ini memberikan pertanyaan besar buat masyarakat tentang komitmen mereka dalam berpolitik.

Kenaikan harga BBM saat ini terjadi disaat harga minyak dunia melemah, tentu saja ini ada baiknya setidaknya kenaikan harga BBM saat ini tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian nasional dikarenakan ekonomi global juga yang sedang stabil, tetapi tetap saja ada pertanyaan kenapa PDI Perjuangan yang notabene selama ini selalu menolak kenaiakan BBM dengan alasan pro rakyat berbalik mendukung, padahal bisa dibilang kenaikan BBM saat ini akan berimbas pada naiknya harga-harga khusunya pangan dan transportasi yang merupakan kebutuhan pokok kalangan wong cilik.

PDI Perjuangan sendiri bukan partai baru, mereka juga pernah berkuasa dimasa megawati menjadi Presiden setelah tergulingnya Gus Dur, pada masa itu bukan prestasi yang banyak diingat tetapi justru aset-aset BUMN yang melayang ketangan asing seperti Indosat dan tentu saja undang-undang Outsorching yang merugikan kaum buruh. Lalu bagaimana dengan saat ini dimana mereka kembali berkuasa.

Kita tidak bisa hanya melihat Jokowi sebagai Presidenn tetapi juga partai pengusungnya yang akan bersama menjadi penguasa, pengawasan rakyat manjadi salah satu upaya agar jangan sampai kegagalan PDI Perjuangan menjadi penguasa tidak terulang kembali.

No comments:

Post a Comment