Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau separation adalah suatu keputusan yang memisahkan antara pihak organisasi/perusahaan dengan pegawai/individu. PHK dapat terjadi karena kemauan/inisiatif pegawai itu sendiri maupun pihak organisasi/perusahaan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Bentuk PHK dapat berupa :
Berhenti sementara, dimana pegawai meninggalkan tugasnya karena harus mengikuti diklat, pengobatan kesehatan dan sebagainya.
Berhenti bekerja secara normal (attrition), yaitu pemberhentian kerja karena pengunduran diri, pensiun atau meninggal dunia.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang secara populer dikenal masyarakat yaitu pemberhentian kerja berkaitan dengan  masalah ekonomi atau bisnis sehingga diperlukan pengurangan pegawai seperti perampingan organisasi, restrukturisasi, merger atau akuisisi oleh perusahaan lain.

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :

  1. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus
  2. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
  3. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
  4. Pekerja/buruh menikah
  5. Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya
  6. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama
  7. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
  8. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan
  9. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan
  10. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakitkarena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

No comments:

Post a Comment