Kenaikan BBM dan PDI Perjuangan

Isu kenaikan BBM di awal pemerintahan Jokowi memang sudah lama santer terdengar bahkan sebelum jokowi dan JK dilantik. Tentu saja kenaikan BBM yang sudah berlaku mulai dari tadi pagi tidak terlalu mengagetkan, tetapi ada beberapa hal yang sedikit ganjil sehingga kenaikan harga BBM saat ini sedikit meragukan.

Saya adalah orang yang selalu mendukung kenaikan BBM, bahkan menurut saya subsidi BBM harus dihapuskan. Salah satu alasan saya adalah subsidi BBM terlalu besar, padahal masih banyak sektor lain yang lebih membutuhkan biaya, seperti jalan, sarana kesehatan dan pendidikan dan tentu saja pembangunan daerah terpencil dan pelosok sampai perbatasan dimana kjika tidak ada pembangunan bisa berdampak buruk bukan hanya dalam segi ekonomi tetapi juga keutuhan Indonesia itu sendiri.

PDI Perjuangan sebagai partai penguasa saat ini menjadi salah satu partai yang mendukung kenaikan harga BBM, yang selama 10 tahun sebelumnya menjadi partai oposisi dan selalu berada pada barisan terdepan dalam menolak kenaikan harga BBM. Tentu saja sikap yang berlawanan ini memberikan pertanyaan besar buat masyarakat tentang komitmen mereka dalam berpolitik.

Kenaikan harga BBM saat ini terjadi disaat harga minyak dunia melemah, tentu saja ini ada baiknya setidaknya kenaikan harga BBM saat ini tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian nasional dikarenakan ekonomi global juga yang sedang stabil, tetapi tetap saja ada pertanyaan kenapa PDI Perjuangan yang notabene selama ini selalu menolak kenaiakan BBM dengan alasan pro rakyat berbalik mendukung, padahal bisa dibilang kenaikan BBM saat ini akan berimbas pada naiknya harga-harga khusunya pangan dan transportasi yang merupakan kebutuhan pokok kalangan wong cilik.

PDI Perjuangan sendiri bukan partai baru, mereka juga pernah berkuasa dimasa megawati menjadi Presiden setelah tergulingnya Gus Dur, pada masa itu bukan prestasi yang banyak diingat tetapi justru aset-aset BUMN yang melayang ketangan asing seperti Indosat dan tentu saja undang-undang Outsorching yang merugikan kaum buruh. Lalu bagaimana dengan saat ini dimana mereka kembali berkuasa.

Kita tidak bisa hanya melihat Jokowi sebagai Presidenn tetapi juga partai pengusungnya yang akan bersama menjadi penguasa, pengawasan rakyat manjadi salah satu upaya agar jangan sampai kegagalan PDI Perjuangan menjadi penguasa tidak terulang kembali.

Persiapan Untuk Perdagangan Bebas

Sebentar lagi kita akan memasuki era perdagangan bebas, ya masa dimana pemerintah tidak punya kewenangan untuk membatasi keluar masuk barang dan jasa di negaranya. Masyarakat akan berhadapan langsung, sedikit perbedaan harga bisa menjadi peluang atau bahkan bumerang.

Perdagangan bebas sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakutkan, tetapi ada resiko yang harus kita hindari sehingga harus tetap ada persiapan yang matang sebelum diberlakukan. Pemerintah harus bisa mendorong masarakat untuk berperan aktif dalam mempersiapkannya, tanpa ada upaya dari semua pihak maka akan sulit bagi kita untuk mempertahankan perekonomian nasional.

Banyak kebijakan yang sudah dibuat dalam rangka persiapan perdagangan bebas. Sayangnya kurangnya sosialisasi membuat banyak pelaku usaha masih belum mengetahui dan memahami resiko yang bisa terjadi. Padahal perdagangan bebas antar negara asean akan segara berlaku (MEA).

Sumberdaya alam yang melimpah, sumberdaya manusia yang banyak cukup membuat kita percaya diri. Tetapi itu saja belum cukup, pekerja yang siap, tehnologi yang terbarukan, pengolahan sumbrdaya alam dan insfrastruktur yang memadai harus dipersiapkan dengan baik.

Pariwisata menjadi perhatian yang cukup serius, dengan banyaknya destinasi indah mulai deri gunung dan pantai, situs dunia seperti candi borobudur, prambanan dll. Indonesia masih kalah oleh negara ASEAN lainnya yang notabene jauh dibawak Indonesia. Ada yang salah, harus ada perbaikan supaya pariwisata Indonesia mampu menarik minat pengunjung.

Sebagai negara maritim dan agraris pertanian dan perikanan harus diperkuat bukan hanya sekedar pemberian subsidi yang justru menjadi bumerang, tetapi harus ada upaya perbaikan kualitas dan insfrastruktur sehingga petani dan nelayan menjadi mandiri.

Perdagangan bebas lambat laun akan berlaku, jangan sampai kita menjadi buruh ditanah kita. Tanah air yang harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan kita dan tentu saja kewajiban kita untuk menjaganya.

Indeks Sektoral



Indeks harga saham sektoral adalah indeks harga saham yang menggunakan semua saham dalam suatu sektor. Indeks sekotral menggunakan semua saham dan mengklasifikasikannya kedalam masing-masing sektor. Saham-saham yang dercatat pada Bursa Efek Indonesia dekelompokan kedalam 9 sektor menurut klasifikasi industri yang telah ditetapkan BEI. Sektor-sektor tersebut adalah :

1 Sektor Pertanian
2 Sektor Pertambangan
3 Sektor Aneka Industri
4 Sektor Industri Dasar dan Kimia
5 Sektor Industri Barang Konsumsi
6 Sektor Properti dan Real Estate
7 Sektor Transportasi dan Insfrastruktur
8 Sektor Keuangan
9 Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi

Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA )




Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA) adalah kerjasama perdagangan bebas antar negara kawasan ASEAN, rencananya MEA akan berlaku akhir tahun 2015 dan diberlakukan secara bertahap sehingga kawasan negara asean berada pada satu wilayah perdagangan.


Peluang, Tantangan dan Resiko MEA

MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang dan jasa tetapi juga arus pasar tenaga kerja. Sehingga dibutuhkan kesiapan yang matang agar bisa bersaing didalamnya, ada peluang didalamnya tetapi dengan resiko dan tantangan yang juga harus dihadapai.

Pemerintah sendiri melakukan banyak persiapan dalam menghadapi MEA yang sebentar lagi diberlakukan, tetapi tentu saja masyarakat sendiri yang akan berhadapan langsung mengingat perdagangan bebas berarti hilangnya campur tangan pemerintah terhadap perlindungan sebuah sistem ekonomi dalam negeri.

MEA bukan sesuatu yang harus ditakuti, MEA harus menjadi faktor yang mendorong kita untuk maju. Perdagangan bebas menjadi kebutuhan dan akan berlaku dikemudian hari, tanpa atau dengan persiapan.